ONG39 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang kepala daerah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka. Atas dugaan kasus pemerasan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
KPK mengumpulkan bukti-bukti kuat terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Abdul Wahid. Berdasarkan hasil penyelidikan, pihak berwenang diduga menemukan bahwa Abdul Wahid meminta sejumlah uang kepada beberapa pejabat di daerahnya. Dengan imbalan tertentu, termasuk dalam hal promosi jabatan serta pemberian proyek daerah. Praktik ini telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir sebelum akhirnya terungkap melalui laporan masyarakat dan hasil penyadapan KPK.
KPK menyebut bahwa dalam operasi penyelidikan ini, pihaknya telah memeriksa lebih dari 20 saksi dari berbagai kalangan. Termasuk pejabat pemerintah provinsi dan pihak swasta. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mengantongi bukti berupa aliran dana yang mengarah langsung kepada Abdul Wahid.
Abdul Wahid melalui kuasa hukumnya menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindakan pemerasan seperti yang dituduhkan. Ia juga berharap agar masyarakat Riau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang belum sepenuhnya jelas.
KPK memastikan penetapan tersangka Gubernur Riau ini bagian dari upaya lembaga tersebut dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. “Kami menegaskan bahwa KPK akan terus menindak siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, termasuk pejabat daerah,” ujar salah satu pimpinan KPK. Kini, publik menanti langkah lanjutan KPK untuk mengungkap secara penuh jaringan kasus ini.
