ONG39 – Pernyataan Mahmud MD kembali menarik perhatian publik setelah ia menegaskan bahwa negara tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran utang yang terkait dengan proyek Kereta Cepat Whoosh. Mahmud menilai bahwa kepastian pembayaran adalah bagian dari kredibilitas negara dalam menjalankan komitmen jangka panjang.
Dalam penjelasannya, Mahmud menegaskan bahwa proyek Whoosh bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga representasi kemampuan Indonesia untuk bersaing secara teknologi sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah. Karena itu, ia menyampaikan bahwa segala kewajiban pendanaan, termasuk utang yang timbul selama proses pembangunan, perlu ditangani secara profesional dan transparan. Ia menambahkan bahwa penyelesaian utang bukan berarti mengabaikan potensi masalah yang muncul di dalam prosesnya.
Apa Kata Mahmud MD
Mahmud MD menekankan bahwa dugaan korupsi dalam proyek tersebut tidak boleh diabaikan. Ia menyerukan agar lembaga penegak hukum menjalankan penyelidikan secara menyeluruh, tanpa intervensi pihak mana pun. Menurutnya, jika memang ada oknum yang menyalahgunakan kekuasaan atau anggaran negara, tindakan tegas perlu diambil demi menjaga integritas proyek dan kepercayaan masyarakat.
Lebih jauh, Mahmud menyatakan bahwa besar kecilnya nilai dugaan penyimpangan bukanlah alasan untuk menghentikan penyelidikan. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang berasal dari anggaran publik harus dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas inilah yang ia anggap penting untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan wewenang dalam proyek-proyek strategis lainnya.
Selain itu, Mahmud juga menyoroti pentingnya transparansi. Ia mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk membuka data pendanaan, laporan penggunaan anggaran, serta perjanjian kerja sama yang berkaitan dengan proyek Whoosh. Keterbukaan ini, menurutnya, dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa negara hadir untuk memastikan proyek strategis berjalan tanpa praktik-praktik merugikan.
Pernyataan Mahmud MD ini memperlihatkan komitmen terhadap dua hal: menjaga tanggung jawab negara terhadap kewajiban finansial, dan memastikan integritas dalam pengelolaan proyek besar. Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan ini secara objektif, demi kepentingan negara dan masyarakat secara luas.
Berita Sebelumnya
- Rencana Menteri Keuangan Purbaya Mengenai Redenominasi Rupiah Apakah Memilik Dampak Bagi Indonesia ?
- KPK Sudah Menetapkan Bupati Ponogoro Sugiri Sancoko dan 3 Orang Lainnya Sebagai Tersangka Kasus Korupsi
- Gempa Kembali Terjadi di Kalimantan Utara Berkekuatan M 4,4
- Menteri Pertahanan Memimpin Operasi Penertiban Tambang Ilegal di Morowali
- Seorang Pria Warga Negara Korea Selatan Mengamuk di Dalam Sebuah Taksi Akibat Terjebak Macet Jakarta Selama 2 Jam
- Menurut Pakar Pariwisata : Para Turis Yang Berkunjung Hanya Sekedar Penasaran Terhadap IKN
- Terjadi Macet Parah di Jakarta,Mengakibatkan Kendaraan Tidak Bisa Bergerak
- Terjadinya Banjir di Bandung Menggangu Proses Belajar Mengajar Anak SD di Cisolok
- Terjadi Gempa di Aceh Sinabang Dengan Kekuatan Meter 4, 1
- Terjadi Banjir di Kawasan Hutan Lindung Mamasa Yang Merupakan Jembatan Penghubung Hanyut
- Biro Travel di Jogja di Periksa KPK,Terkait Apa?
- Permasalahan China VS Australia Semakin Memanas
